Bagaimana meningkatkan penerimaan perpajakan?

          Penerimaan perpajakan Indonesia selama tahun 2018 memiliki target sebesar Rp 1.618 Triliun. Sementara itu, penerimaan perpajakan yang sudah tercapai hingga bulan Oktober 2018 adalah sebesar Rp 1.061 Triliun. Dari sini, dapat dilihat bahwa realisasi target penerimaan perpajakan masih cukup jauh dibawah perkiraan, sehingga diperlukan langkah-langkah khusus untuk mengejar target yang sudah ditetapkan.

            Langkah-langkah khusus tersebut, menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan AEOI

            Automatic Exchange Of Information (AEOI) adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan pertukaran informasi data-data perpajakan yang dimiliki oleh otoritas perpajakan suatu negara dengan otoritas perpajakan di negara lainnya. Keberadaan AEOI dapat menekan terjadinya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak di seluruh negara-negara yang ikut dalam program AEOI.

            DJP dapat memanfaaatkan informasi yang dapat disediakan oleh program AEOI untuk membantu menggali potensi perpajakan yang masih terpendam. Hal ini dapat dicapai dengan menganalisis informasi yang didapatkan untuk menentukan tax gap, yaitu selisih antara pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan informasi yang didapat, dengan pajak yang sebenarnya dibayar berdasarkan SPT. Tax gap ini dapat menjadi dasar bagi DJP untuk menerbitkan SKP.

2. Meningkatkan kepatuhan

            Peningkatan kepatuhan WP dapat dilakukan dengan banyak cara. Peningkatan kepatuhan WP dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, hingga ancaman pidana perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat membantu WP untuk memahami peraturan perpajakan. Peningkatan pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan akan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

            Ancaman pidana perpajakan dapat digunakan apabila WP tetap enggan dan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Ancaman pidana dapat menyebabkan WP merasa tidak nyaman dan khwatir, sehingga diharapkan akan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

3. Pemanfaatan Database

            Database yang dimiliki oleh DJP berisi informasi yang terkait dengan WP. Database ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam rangka mengejar target pajak yang sudah ditetapkan. DJP harus mampu memanfaatkan data-data yang terkumpul, khususnya dari kegiatan tax amnesty yang telah diadakan, untuk menggali potensi perpajakan yang masih terpendam.

4. Peningkatan SDM

            Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) yang saya maksud dapat dilakukan dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Peningkatan SDM diperlukan agar komponen utama penggerak DJP, yaitu ASN itu sendiri, dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka memenuhi target perpajakan.

            Peningkatan dari segi kuantitatif bertujuan untuk mempersiapkan DJP menghadapi peningkatan jumlah WP dan informasi yang meningkat sehubungan dengan program-program DJP yang lain. Kurangnya jumlah SDM akan menyebabkan lambatnya proses pengolahan data / perkerjaan kantor yang ada di lingkungan DJP. Peningkatan dari segi kualitatif bertujuan agar seluruh SDM yang ada di DJP tidak menjadi Deadweight, atau beban mati, dimana output yang dihasilkan oleh karyawan tidak sebanding dengan pengeluaran yang dilakukan oleh negara.

5. Pemeriksaan selektif

            Pemeriksaan pajak  berguna untuk menemukan WP yang masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik Pemeriksaan pajak secara selektif dilakukan untuk menghasilkan penerimaan negara sebesar mungkin dengan biaya yang serendah mungkin.

Berikut ini adalah presentasi singkat terkait pendapat penulis bagaimana meningkatkan penerimaan perpajakan

Berikut adalah presentasi terkait